> Terungkap! Kedatangan China di Natuna Bagian Strategi Menhan Naikkan Anggaran Alutista
Loading...

Terungkap! Kedatangan China di Natuna Bagian Strategi Menhan Naikkan Anggaran Alutista

Loading...
Loading...

China baru saja digempur AS soal isu uighur yakni pembantaian umat islam sebagai kaum minoritas di sana. China tentunya paham dan bisa menempatkan posisinya ketika menghadapi Indonesia yang notabene negara dengan mayoritas unat islam terbesar. Tapi, sikap China yang serasa gahar di Natuna apalagi coast guardnya mengaku kenal pejabat lebih tinggi menimbulkan tanda tanya? Usut diusut memang ini bukan konflik China-Indonesia, tapi konflik kepentingan menteri Jokowi.

Kita semua rasanya ditipu mentah-mentah. Jokowi sampai harus turun ke Natuna, membagi-bagikan sertifikat tanah dan menyuruh nelayan beramai-ramai ke sana. Bahkan lebih dari itu presiden menggandeng Jepang untuk berinvestasi di Natuna dan kabarnya juga termasuk AS.

Eks Menteri KKP, Susi Pudjiastusi malah memberi tanggapan lebih serius yang tak mungkin dijalankan yakni menenggelamkan kapal China. Padahal pemerintah mengaku bahwa China masih belum memasuki wilayah teritorial Indonesia. Meski begitu pemerintah sudah memerintahkan aparat dan TNI berpatroli penuh di Natuna.

Anehnya 3 kementrian yang berhubungan langsung dengan maritim yakni Menko Luhut Binsar Panjaitan, Menhan Prabowo dan Menteri KKP Edhi Prabowo bersikap tenang. Apa strategi licik mereka? Masih ingat sebelum ramai kapal China ke Natuna ada kunjungan Prabowo ke China? Sebagai tuan rumah China dengan baik hati mengantar kepulangan Prabowo hingga kapal-kapalnya menembus pagar perbatasan antar negara.

Ternyata memang ada niat licik Prabowo yakni pengajuan anggaran untuk pertahanan. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku siap membantu pendanaan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk membeli kapal jenis ocean going. Pembelian dilakukan demi menambah kekuatan patroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menuturkan pihaknya akan mengecek terlebih dahulu anggaran yang dimiliki Kementerian Pertahanan. Ini khususnya alokasi untuk pertahanan dan peralatan perang.

"Nanti kami lihat kebutuhan. Ini kan baru awal tahun. Pagu Kementerian Pertahanan kan banyak, kalau kurang atau tidak cukup (untuk beli kapan ocean going bisa ditambah dari Kementerian Keuangan)," ujar Askolani, Selasa (7/1).

Jika memang Kementerian Keuangan harus mengucurkan dana, Askolani menyatakan tak perlu ada skema perubahan anggaran negara menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Menurutnya, dana itu bisa langsung digelontorkan dari kas cadangan.

"Langsung saja, kan kami ada cadangan untuk antisipasi dan kebutuhan-kebutuhan mendesak," jelas dia.

Diketahui, Kementerian Pertahanan sebenarnya mendapatkan alokasi dana terbesar dalam APBN 2020. Jumlahnya mencapai Rp127,35 triliun.

Anggaran untuk Kementerian Pertahanan tahun ini menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Lihat saja, pada 2015 kementerian itu hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp101,62 triliun, kemudian 2016 sebesar Rp102 triliun, 2017 sebesar Rp108 triliun, 2018 sebesar Rp107,7 triliun, dan 2019 sebesar Rp108,4 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan Indonesia akan membeli kapal jenis pelayaran samudera (ocean going) berukuran 138 meter-140 meter demi menambah keamanan di Natuna.

Luhut menuturkan pembelian kapal jenis ocean going tersebut akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan di bawah kendali Prabowo Subianto. Ia memastikan pembelian bakal dilakukan dalam waktu dekat.

"Itu urusan Menteri Pertahanan (Prabowo). (Kapal ocean going) belum pernah punya sejak republik ini merdeka. Jadi dengan Pak Prabowo ini ingin membeli dengan ukuran 138 meter-140 meter," pungkas Luhut.

China sebelumnya diduga melanggar ZEE Indonesia, termasuk kegiatan IUU fishing, dan pelanggaran kedaulatan oleh coast guard atau RRT di perairan Natuna. Indonesia menegaskan tidak akan pernah mengakui 9 dash-line RRT karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS sebagaimana diputuskan melalui Ruling Tribunal UNCLOS tahun 2016.

Dari berita kita bisa melihat benang merah dibalik maraknya kapal China dan proyek Kemenhan. Apakah saat berkunjung ke China Prabowo menyetujui agar China bisa mengambil ikan di perairan kita? Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu.

Meski isu yang beredar menyebut presiden China merasa harus mencari ikan hingga jauh dari wilayahnya akibat kekurangan pasokan dalam negeri, tapi saya yakin China tak berniat mengobarkan perang. Kecuali ada pejabat tinggi kita ikut main mata memainkan isu kekurangan ikan di China agar bisa menangkap di perairan kita lalu ujungnya meminta anggaran peratahanan. Apapun tujuannya, mengorbankan hubungan baik antar negara sangatlah tak terpuji.

LihatTutupKomentar
Loading...