> KPK, Tolong Usut Kejanggalan Proyek Meja/Kursi Sekolah Rp 87 Miliar Di Jakarta!
Loading...

KPK, Tolong Usut Kejanggalan Proyek Meja/Kursi Sekolah Rp 87 Miliar Di Jakarta!

Loading...
Loading...

ita “istirahat” dulu dari soal banjir. Ada yang tersisa dari akhir tahun 2019, yang belum sempat saya tulis. Yakni soal kejanggalan dalam proyek pengadaan meja dan kursi sekolah di DKI Jakarta. Yang namanya proyek pengadaan memang rawan diutak-atik untuk kepentingan pribadi oknum yang mengurusinya. Apalagi nilai proyek ini sebesar Rp 87 miliar. Apalagi jika pengawasan prosedurnya kurang dan pucuk pimpinan tidak memberikan tauladan yang baik. Ya sudah, sampai ke level terbawah pun jadi gampang mau “main-main” dengan anggaran.

Yang saya heran ya, ini kan proyek pengadaan sarana buat belajar anak-anak. Sementara, Gubernur DKI Jakarta kan mantan Mendikbud. Harusnya Anies lebih perhatian pada soal-soal yang menyangkut pendidikan anak-anak. Tapi, kok malah kejanggalan proyek pengadaan justru terjadi di sini. Ya sama saja dengan anggaran lem Aibon waktu itu. Sangat kontras dengan latar belakang Anies.

Ada 2 media yang mengangkat kasus ini, yakni suara.com dan kumparan.com. Ini merupakan hasil investigasi jurnalis kedua media yang bersama-sama menelusuri kasus ini, pada awal hingga pertengahan bulan Desember 2019.

Ada 3 sekolah yang didatangi oleh para jurnalis ini. Pertama, SD Negeri 07 Kalibata. Di sini terlihat, meja dan kursi hasil pengadaan tahun 2018 sudah banyak yang rusak. Lapisan tripleks bagian atas meja terkelupas. Kondisi alas meja terkelupas, hingga bahan serbuk kayu mencuat. Plastik hitam yang jadi alas kaki meja juga banyak yang lepas, sehingga kaki meja jadi tajam dan membahayakan para siswa. Padahal usia meja kursi ini belum setahun. Di satu kelas paling tidak ada 12 kursi dan meja yang rusak.

Kedua, SDN Kramat Jati 11, Jakarta Timur, di mana hal serupa juga terjadi. Bahkan ada kaki meja yang patah. Menurut seorang guru, Amel, meja kursi itu tidak ramah buat anak-anak. Kaki meja kursi berbahan besi beresiko melukai anak-anak, apalagi ketika digeser-geser. Anak-anak harus menggeser meja kursi ini ketika membersihkan kelas, karena rendah. Jok dan sandaran kursi yang berbahan plastik, membuat para siswa tidak nyaman. Bahkan ukuran meja dan kursi siswa dirasa beberapa guru lain tidak sesuai dengan ukuran anak-anak. Ketiga, SDN 18 Kramat Jati, Jakarta Timur. Di sini , meja kursi hasil pengadaan tahun 2018 itu baru datang 2 pekan sebelumnya. Namun, dalam kondisi belum dirakit. Berikut foto-foto kondisi meja kursi tersebut.


Proyek pengadaan meja kursi ini berasal dari anggaran 2018. Ini dianggarkan di APBD DKI berdasarkan hasil survei dan laporan dari sekolah-sekolah. Oleh sebab itu, Pemprov DKI Jakarta mengadakan lelang proyek tersebut untuk 183 sekolah di DKI Jakarta. Ya, ok saja. Namanya sekolah memang ada kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk meja kursi. Dari kebutuhan hingga muncul proyek ini, masih dalam batas wajar menurut saya. Dalam arti hasil survei dan laporan dari sekolah itu sudah dicek dan dikonfirmasi oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Proyek itu bertujuan mengadakan 86.304 unit meja kursi, dengan perkiraan nilai proyek sebesar Rp 87,33 miliar. Ada 9 perusahaan yang mengikuti lelang, dan kemudian dimenangkan oleh PT Araputra Fortuna Perkasa (AFP). PT AFP menawarkan harga total Rp 74,22 miliar, atau satu set meja kursi senilai Rp 859 ribu. Nah, soal harga ini juga disorot oleh para jurnalis. Karena berdasarkan survei ke lapangan, sebuah toko meja kursi di kawasan Manggarai menawarkan meja kursi dengan spesifikasi sama dengan harga hanya Rp 800 ribu, dengan minimal pemesanan 1.500 set. Sementara kalau pesannya sampai 80 ribuan set, toko tersebut masih bisa memberikan diskon. Artinya, harga di pasar, pada tahun 2019, lebih rendah ketimbang harga di dalam proyek pengadaan di tahun 2018. Lho?? Selisih harga yang Rp 59 ribu itu, jika dikali dengan 86.304 unit, jadinya…sebentar, kalkulator di HP saya saja tidak sanggup menghitung hehehe… Menurut kalkulator google, hasilnya adalah Rp 5.091.936.000. Wow, selisih harga dengan harga pasar tanpa diskon saja sudah mencapai Rp 5 Miliar!

Selain kejanggalan dari soal harga, ada pula kejanggalan lainnya. Seperti lelang sebelumnya di tahun 2017 yang dibatalkan, padahal juga dimenangkan oleh PT AFP. Juga terkait TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) produk meja kursi dari PT AFP. Ada perbedaan antara apa yang disebut oleh Badan Pelayanan Pengadaaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta dengan yang dikonfirmasi oleh PT AFP sendiri. Ada pula perubahan jumlah sekolah yang menerima meja kursi tersebut. Ada tambahan 6 sekolah proyek percontohan, yang didahulukan mendapatkan meja kursi, karena akan diresmikan oleh Anies. Sehingga ada sekolah lain yang dikorbankan, tidak mendapatkan meja kursi, sehingga belajarnya harus gelar tikar. Hah??? Sekolah di DKI Jakarta belajarnya pakai gelar tikar?

LihatTutupKomentar
Loading...